Jaga Ritme Pengawasan, Bawaslu Aceh Konsolidasikan Tugas Kelembagaan di Abdya

Blangpidie – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu (28/10/2026).

Rapat ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan serta penyamaan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bawaslu meskipun sedang berada di luar tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam pembahasan tersebut, masa non-tahapan pemilu menjadi perhatian penting bagi seluruh jajaran Bawaslu agar tetap menjaga kesiapan kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fahrul Rizha Yusuf menekankan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan tugas kelembagaan. Menurutnya, berakhirnya tahapan pemilu bukan berarti berakhir pula tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga demokrasi. Sebaliknya, masa non-tahapan harus dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, melakukan evaluasi, serta mempersiapkan kelembagaan menghadapi tahapan pemilu berikutnya.

Selain itu, seluruh jajaran sekretariat diharapkan tetap menjaga kedisiplinan, profesionalitas, integritas, dan semangat kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta mampu menjaga keberlanjutan kinerja kelembagaan, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan pemilu.

Bawaslu tetap hadir menjalankan fungsi kelembagaan, memperkuat pengawasan, serta menjaga nilai-nilai demokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya, Hendra, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masa non-tahapan pemilu merupakan momentum penting bagi Bawaslu untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Hendra menegaskan bahwa meskipun tidak sedang berlangsung tahapan pemilu, seluruh jajaran Bawaslu harus tetap menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kesiapan kelembagaan perlu terus dibangun agar Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal ketika tahapan pemilu kembali berlangsung.

Ia juga mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan koordinasi, serta memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan tugas pimpinan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tugas pada saat tahapan pemilu, tetapi juga oleh kesiapan, komitmen, dan kinerja seluruh jajaran dalam menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan pada masa non-tahapan.

Masa Non-Tahapan Bukan Masa Berhenti Bekerja, Melainkan Momentum Memperkuat Kelembagaan dan Kesiapan Mengawal Demokrasi.