Panwaslih Abdya Imbau Peserta Pemilu Tertibkan APK Sebelum Masa Tenang

Aceh Barat Daya, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya menghimbau kepada peserta Partai Politik, bahwa tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 akan segera memasuki masa tenang. Masa tenang yang telah dijadwalkan selama tiga hari, yakni dari tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024, Jum’at (09/02/2024).

Hendra selaku Ketua Panwaslih  Kabupaten  Aceh Barat  Daya  akan melakukan pengawasan  pada masa  tenang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kami menghimbau kepada peserta Pemilu harus menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) paling telat pada tanggal 10 Februari 2024 pada pukul 23.59 wib.

“Kami selaku pengawas akan turun menertibkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang belum diturunkan oleh peserta Pemilu sejak masa tenang dari tanggal 11, 12 dan 13 Februari 2024, pada saat penertiban pada masa tenang juga  dibantu oleh  seluruh  Panwaslu Kecamatan  dan Panwaslu  tingkat  Desa dalam  Kabupaten  Aceh Barat Daya, sehingga selama masa tenang tidak ada peserta Pemilu yang melakukan kampanye”, Ucapnya.

“Masa tenang dilaksanakan tepat sehari setelah berakhirnya masa kampanye hingga sehari sebelum pemungutan suara”, Pungkasnya.

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Selama masa tenang, ada sejumlah hal yang dilarang dilakukan peserta pemilu atau tim kampanye. Di antaranya, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: 

1. Tidak menggunakan hak pilihnya;
2. Memilih pasangan calon;
3. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
4. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
5. Memilih calon anggota DPD tertentu.

Pihak yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda puluhan juta rupiah.

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),” demikian Pasal 523 UU Pemilu.

Selain itu, selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Aturan lainnya, selama masa tenang, lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu. Pelanggaran terhadap aturan ini terancam hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda belasan juta rupiah.

“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi Pasal 509 UU Pemilu.

Adapun pada Pemilu 2024, masa kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye berakhir, pemilu memasuki masa tenang selama tiga hari. 

Selanjutnya, tahapan dilanjutkan dengan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, Pemilu Serentak 2024 juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.