Rakor Evaluasi Penilaian Kinerja Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2024 Dan Identifikasi Program Divisi SDMO

Manado, Rakor evaluasi penilaian kinerja penyusunan laporan akhir Bawaslu Tahun 2024 dan identifikasi program Divisi SDMO adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia untuk mengevaluasi kinerja serta progres yang telah dicapai selama tahun 2024, sekaligus mengidentifikasi dan merencanakan program-program yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan Divisi SDMO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi), tegas Hendra selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas-tugas pengawasan pemilu telah dilakukan secara efektif, serta untuk merencanakan langkah-langkah yang lebih baik ke depan, ucapnya. 

Kegiatan rakor evaluasi penilaian kinerja penyusunan laporan akhir Tahun 2024 dan identifikasi program divisi SDMO turut dihadiri oleh Hendra selaku ketua dan Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI bertempat di Manado, Sabtu (21/12/2024).

Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan selama tahun 2024. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, penanganan pelanggaran, dan peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilu, kata Hendra.

Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan evaluasi kinerja pengawas pemilu tahun 2024 harus menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di tahun yang akan datang.

“Tahun 2025 adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh dengan program-program yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Penilaian Kinerja, Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2024, dan Identifikasi Program Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2025.

Dia menjelaskan, tugas pengawas pemilu bukan hanya menyelesaikan laporan akhir tahun, tetapi juga mengevaluasi capaian kerja-kerja Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

Herwyn juga menyoroti pentingnya sinergi antar-divisi dan inovasi dalam penyusunan program kerja. Menurutnya, setiap divisi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan secara spesifik untuk menjawab tantangan pengawasan pemilu yang semakin dinamis.

“Sinergi bukan hanya kata-kata, tetapi harus tercermin dalam langkah konkret. Program kerja 2025 harus dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kita secara holistik, dari pusat hingga daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut Herwyn juga mengingatkan pentingnya pembuatan pendokumentasian hasil pengawasan. “Saya minta dibuat dalam bentuk buku jangan hanya sekadar dicatat, karena itu menjadi bukti nyata pengawas pemilu bekerja untuk mengawal menjaga demokrasi di Indonesia,” ungkap peraih gelar doktoral di Universitas Brawijaya itu.
Herwyn berharap forum yang dihadiri oleh pimpinan Bawaslu periode terdahulu ini, dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu sekaligus memperkuat profesionalisme lembaga kedepan.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai momen refleksi dan konsolidasi untuk menciptakan langkah maju yang nyata bagi Bawaslu di tahun 2025,” tutup Herwyn.