Ciptakan Kader Pengawas Rakyat, Bawaslu Abdya Gelar Rapat Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Aceh Barat Daya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar rapat koordinasi dan pembahasan terkait program Pendidikan Pengawasan Partisipatif bagi elemen masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu (15/10/2025).

Koordinator Sekretariat Haris Firmansyah mengatakan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan secara daring tahun 2025 ini dan seterusnya merupakan bagian dari upaya pengembangan dan pemberdayaan kader yang aktif, berfungsi dan bergerak di tengah efisiensi anggaran.

Karena itu, dalam pengelolaan P2P daring ini, materi yang dibahas bersifat reflektif/catatan kritis dan kecakapan teknis (skill), dengan metode yang yang efektif efisien, yakni melalui, pembelajaran visual melalui hand book dan audio visual melalui video, pretest, diskusi, dan post test secara daring, ucap Haris.

Rizwan selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang bukan sekadar sebagai forum diskusi, melainkan sebagai sarana pendidikan formal untuk membentuk relawan pengawas yang mandiri dan berintegritas. 

"Fokus utama program ini adalah mengubah peran masyarakat dari sekadar pemilih menjadi subjek aktif yang turut serta menjaga kemurnian suara dan meminimalisir pelanggaran di lapangan", ujar Rizwan.

Program pendidikan ini nantinya akan menyasar berbagai kelompok strategis, mulai dari organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, hingga pemilih pemula di sekolah dan universitas. Bawaslu Abdya berharap, para alumni dari pendidikan ini akan menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi lingkungannya masing-masing mengenai pentingnya menolak praktik politik yang tidak sehat, tegas Rizwan.

Dengan penguatan pengawasan partisipatif ini, Bawaslu Aceh Barat Daya optimis kualitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal akan semakin meningkat dan meminimalisir potensi konflik maupun sengketa selama tahapan pemilihan berlangsung.