Perkuat Kinerja Kelembagaan, Bawaslu Abdya Ikuti Sosialisasi Indikator Kinerja Utama Komisioner

Aceh Barat Daya, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya, Rizwan, bersama staf sekretariat mengikuti kegiatan Sosialisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisioner Bawaslu yang diselenggarakan oleh Panwaslih Provinsi Aceh secara daring melalui Zoom Meeting, Jum'at (07/08/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota terkait indikator kinerja utama komisioner serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara terukur, efektif, dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh pemahaman mengenai indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kinerja komisioner. Sosialisasi juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara Bawaslu Provinsi Aceh dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penerapan dan pencapaian IKU.

Rizwan menyampaikan bahwa pemahaman terhadap IKU menjadi hal penting bagi jajaran pengawas, khususnya dalam memastikan setiap pelaksanaan tugas kelembagaan memiliki arah, target, dan capaian yang jelas.

“Pemahaman terhadap Indikator Kinerja Utama penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rizwan.

Menurutnya, IKU tidak hanya menjadi instrumen pengukuran kinerja, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan kelembagaan kepada masyarakat.

Keikutsertaan Rizwan bersama staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta menjadi bahan dalam mendukung pelaksanaan dan evaluasi kinerja kelembagaan di tingkat kabupaten.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalitas jajaran, serta memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan berjalan secara independen, profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.